Dana Bantuan Dari Pemerintah Untuk Para Pengusaha Warteg di Nilai Belum Cukup

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada satu juta pelaku usaha kecil termasuk warteg dan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebesar Rp 1,2 juta per pengusaha.

Kendati demikian, Komunitas Warteg Nusantara (Kowantara) menilai langkah tersebut tak serta merta cukup membantu pemilik warteg.

Ketua Koordinator Kowantara, Mukroni menilai ada permasalah pelik lainnya di balik bantuan tunai tersebut yang dialami pemilik warteg. Meski ia pun mengapresiasi pemerintah karena telah mau memberikan bantuan tunai tersebut.

"Tetapi itu bukan berarti pemerintah selesai dan cukup hanya untuk membangkitan atau memulihkan ekonomi rakyat kecil atau UMKM termasuk warteg dari keterpurukan, karena kondisi UMKM termasuk warteg ini di masa pandemik Covid-19 dalam kondisi kesulitan yang cukup sangat berat,"katanya kepada WartawanJumat (10/9/2021).

Ia mengisahkan, telah lebih dari 50 persen pengusaha kecil atau warteg yang bangkrut menutup usahanya. Ia menyertakan survei Asian Development Bank [ADB] yang menunjukkan 30 juta UMKM mengalami kebangkrutan.

Dengan demikian, ia meminta pemerintah harus melakukan lebih dari pemberian bantuan senilai Rp 1,2 juta. Ada beberapa poin yang menjadi sorotannya guna bisa menghidupi kembali pengusaha warteg.

"Pemerintah harus Memulihkan daya beli masyarakat bawah yang terpuruk apalagi angka gini rasio mencapai kesempurnaan 0.7 artinya yg kaya makin kaya yang miskin semakin bertambah, karena berdayanya UMKM termasuk warteg bergantung pada tumbuhnya daya beli masyarakat bawah," katanya.

Kemudian, pemerintah perlu memberikan stimulus biaya hidup sehari-hari. Seperti subsidi listrik, air, telepon, sembako dan yang menyangkut hajat hidup rakyat kecil karena mereka yang terkena imbas pandemi adalah rakyat bawah alias rakyat kecil. 

Dililit Kredit Macet

Lebih lanjut, Mukroni mengungkapkan warteg-warteg banyak yang dililit kredit macet akibat pandemi, sehingga hal itu membuat pengusaha warteg kesulitan mendapatkan pembiayaan untuk melanjutkan usahanya.

Atas kondisi tersebut, ia meminta pemerintah membuat regulasi yang memudahkan pengusaha warteg untuk mengakses permodalan dengan bunga yang terjangkau. Misalnya, Peniadaan cicilan pinjaman pelaku usaha rakyat kecil UMKM dan Sektor Informal di Leasing Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat di Bank.

"Dan di Lembaga Keuangan Non Perbankkan Multifinance, Pegadaian dan atau sejenisnya, baik milik pemerintah maupun swasta dalam negeri ataupun swasta asing hingga satu (1) tahun ke depan," katanya.

Kemudian, pemutihan BI Monitoring dan bunga tertunggak yang ditanggung para pelaku usaha rakyat kecil UMKM dan Sektor Informal yang terdampak Pandemi Covid-19 lebih dari satu (1) tahun empat (4) bulan sejak Maret 2020.

"Mempermudah dan memperluas akses permodalan bagi para pelaku usaha rakyat kecil, UMKM dan Informal di seluruh Indonesia dengan memperlonggar persyaratan, baik dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), LPDB KUMKM RI, Program Kemitraan BUMN/BUMD, Lembaga Pembiayaan Kementerian, serta Lembaga Keuangan Pemerintah lainnya,"terangnya.

" Demikian harapan besar dari kehadiran Negara/pemerintah untuk memulihkan ekonomi rakyat kecil, kalau tidak, Atas nama Pandemik Covid-19, Genosida bisa terjadi di UMKM tanpa disadari dan diketahui siapa dalang dan aktornya,"imbuhnya. 

Belum Ada Informasi 

Terkait bantuan tunai yang mulai diberikan pemerintah melalui TNI/Polri, Mukroni mengaku belum menerima informasi BLT tersebut sudah cair dan diterima pemilik warteg. "Belum Mas, Di team WA dan Facebook komunitas warteg belum ada information BLT sudah cair,"katanya.

Ia mengaku wacana tersebut terus digulirkan pemerintah tak kunjung ada realisasinya. Alasannya, ia telah menyampaikan data ke Kementerian Koperasi dan UKM namun belum ada tanda-tanda dana tersebut telah dicairkan.

"Sebenarnya yang dibutuhkan oleh warteg-warteg yang terkena pandemi adalah pinjaman modal untuk memperpanjang sewa tempat untuk berusaha. Nilai bantuan langsung tunai masih kurang mengena karena kebutuhan dana untuk sewa melebihi dari nilai BLT,"katanya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penejlasan Bio Farma Faktor Tingginya Harga PCR di Awal Pandemi Mencapai Jutaan Rupiah

Jakarta - Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir membeberkan penyebab tingginya harga polymerase chain reaction (PCR) pada awal pandemi Covid-19 di Indonesia. Ketidakpastian harga tersebut khususnya berlaku bagi dua produk PCR perseroan, yakni BioCoV-19 dan mBioCoV-19. Dia menuturkan, sejak awal pandemi, pemerintah belum menetapkan harga tertinggi tes PCR. Akibatnya, harga di pasar cukup variatif, bahkan beberapa laboratorium atau layanan kesehatan membanderol harga sampai Rp3,5 juta. "Sangat bervariasi karena memang tidak ditetapkan oleh pemerintah. Ada yang sampai Rp3,5 juta, ada yang Rp2,5 juta karena kebanyakan dari lab mereka juga mem-bundling service," kata Honesti dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR, Selasa (9/11/2021). Tak hanya itu, struktur biaya (expense) PCR masing-masing laboratorium layanan kesehatan word play here ikut menentukan harga PCR di pasar. Misalnya, struktur price PCR milik Biography Farma, di mana komponen-komponen bia...
Baca selengkapnya

Pemulihan Ekonomi Indonesia Mengalami Peningkatan Yang Baik, Usai Alami Dampak Penyebaran Covid-19

Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, optimis pertumbuhan ekonomi 2021 bisa mencapai 4 persen. Optimisme itu dilandasi berbagai indikator perekonomian kuartal IV 2021 yang menunjukkan sinyal positif, sehingga akan menopang kinerja setahun penuh. "Energy pemulihan ekonomi Indonesia menunjukkan kondisi yang baik. Setelah Indonesia mengalami dampak penyebaran COVID-19 varian Delta, kondisi ekonomi kuartal IV 2022 tumbuh dengan optimum,"ujar Sri Mulyani, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Rabu (19/1/2022). Menurut dia, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menilai bahwa sejumlah indikator ekonomi makro kuartal IV 2021 menunjukkan sinyal positif. Hal tersebut dapat mendukung kinerja perekonomian pada setahun penuh. "Jadi kalau kuartal IV 2021 di 5 persen, keseluruhan Tahun 2021 pertumbuhan akan di sekitar 4 persen,"kata Sri Mulyani. Menkeu mengungkapkan, pertumbuhan konsumsi pada kuartal IV 2021 sangat kuat sehingg...
Baca selengkapnya

IHSG Kembali Menguat Saat di Buka, Naik 9,82 Atau 0,15 Persen ke 6.675,13

Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) pada perdagangan hari ini dibuka melanjutkan penguatan hari kemarin (reli). IHSG menguat 9,82 poin atau 0,15 persen ke 6.675,13. Satu menit setelah pembukaan tepat pukul 09:01 WIB, IHSG bergerak naik di atas level penutupan kemarin sebesar 34,23 poin atau 0,51 persen dan menembus level 6.699,54, dan sempat menyentuh area 6.700,59. Pada perdagangan Selasa (4/1/2022), tercatat sebanyak 228 saham menguat, 58 saham melemah, dan 222 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp169,71 miliar dari 331,66 juta lembar saham yang diperdagangkan. Menyusul IHSG, indeks LQ45 naik 0,42 persen ke 947,27, indeks JII menguat 0,64 persen ke 573,04, indeks IDX30 menanjak 0,48 persen ke 506,26, dan indeks MNC36 tumbuh 0,51 persen ke 318,08. Investor asing terpantau melakukan penjualan bersih secara akumulatif sebesar Rp4,83 miliar di awal pembukaan. Sejumlah pembelian bersih (net buy) asing, antara lain PT Bank Rakyat Indonesia Tbk ...
Baca selengkapnya